12 kota siap jadi kota pintar

• Hasil riset menunjukkan Surabaya dan Bandung merupakan dua besar kota dengan indeks kepintaran tertinggi
• Pemerintah Pekalongan mulai menerapkan inovasi teknologi di level birokrasi pada tahun 2008

PESATNYA perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Dalam tatanan pemerintahan yang selama ini identik dengan kesan rigit dan berbelit-belit, pengaruh teknologi dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat ikut berperan dalam menentukan arah kebijakan.
 
Di era yang segalanya terhubung dengan akses internet ditambah dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap para pemimpin, membuat setiap kebijakan harus efektif dan efisien.
 
Pemangku kebijakan pun dituntut untuk ‘melek’ teknologi seiring dengan rencana pemerintah untuk memperluas jumlah smart city (kota pintar), yang bukan hanya ada di ibukota negara saja, tetapi juga ke kota sekunder.
 
Bukan tanpa alasan jika kota sekunder kini masuk dalam fokus implementasi konsep kota pintar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 
Dedy Permadi, peneliti asal Universitas Gajah Mada dan National University of Singapore menyebut ada tiga hal utama yang melatarbelakangi fokus pemanfaatan TIK di dua belas kota sekunder.
 
“Pertama potret perkembangan yang sangat cepat dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, kedua pemetaan kota serta bagaimana mereka menggunakan TIK untuk mengatasi masalah publik dan ketiga dilihat dari indeks kepintaran kota sekunder di Asia Tenggara,” kata Dedy saat ditemui di acara simposium kota sekunder pintar di Jakarta, Selasa (29/9).
 
Indeks kepintaran yang dimaksud Dedy terkait dengan hasil riset yang dilakukan oleh National University of Singapore dan Universitas Gajah Mada selama 18 bulan terhadap empat negara di Asia Tenggara yakni Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dari keempat negara tersebut berhasil diidentifikasi ada 48 kota sekunder yang memanfaatkan solusi berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.
 
Keduabelas kota sekunder yang mulai mengimplementasikan solusi berbasis teknologi antara lain Meda, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Denpasar, Ambon, dan Jayapura.
 
Dari hasil riset mengenai indeks kepintaran kota sekunder di Indonesia, Surabaya dan Bandung masing-masing menempati urutan pertama dan kedua dalam hal kepintaran.
 
Selain dua kota tersebut, Dedy menyebut Semarang dan Makassar menyusul di peringkat ketiga dan keempat dengan indeks kepintaran tertinggi di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan yang memungkinkan implementasi smart city di Indonesia.
 
“Setidaknya ada empat indikator tingginya indeks kepintaran di kota-kota sekunder, yakni TIK dan pembangunan ekonomi, TIK dan layanan publik, TIK dan infrastruktur, serta TIK dan tata kelola pemerintahan,” kata Dedy lagi (gambar).
 
Mengacu pada istilah McKinsey mengenai kota sekunder yang merupakan kota-kota dengan jumlah penduduk di atas 200 ribu jiwa dan bukan merupakan kota satelit atau ibu kota negara, namun memiliki potensi sangat besar untuk berkembang menjadi kota pintar.
 
Kontribusi gross domestic product (GDP) dari kota sekunder dalam lima hingga 15 tahun mendatang diprediksi akan tumbuh sebesar 5-7 persen. Terlebih pemanfaatan akses Internet yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna telepon pintar yang mencapai 308 juta, melampaui populasi sebesar 250 juta jiwa.
 
Implementasi kebijakan mengenai kota pintar diprediksi mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Bukan hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi akses komunikasi juga semakin cepat dengan ketersediaan Internet hingga ke pelosok.
 
Tak cuma menjadikan kota pintar, program ini juga sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pita lebar (broadband) nasional yang bisa tersedia hingga ke desa-desa.
 
Ketersediaan akses Internet memungkinkan semua elemen masyarakat dari profesi apapun bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sementara pemerintah juga bisa memangkas biaya belanja pegawai dan mengalihkan anggaran untuk kebijakan pendukung kota pintar.
 
“Isu mengenai smart city sebenarnya bisa dikembangkan, bukan hanya sekedar e-goverment saja, tidak harus melulu mengenai tata kelola pemerintahan tapi juga bisa didorong agar publik berperan aktif misalnya melalui startup,” ucap Walikota Pekalongan Basyir Ahmad.
 
Mendapat pengakuan dunia
 
Dari kedua belas kota sekunder yang menggunakan TIK dalam memenuhi pelayanan publik, Pekalongan terhitung telah bergerak menjadi kota pintar. Sementara untuk Surabaya, Bandung, dan Makassar tergolong sebagai kota yang berpotensi sangat besar untuk implementasi kota pintar mengingat dukungan infrastruktur dan komponen lain yang memadai.
 
Penggunaan teknologi dalam sistem tata kota diakui oleh Walikota Pekalongan mempermudah dan mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan warganya.
 
“Pekalongan sendiri sejak tahun 2008 telah menata infrastruktur pemerintahan dengan teknologi. Hasilnya kini tidak hanya membantu transparansi informasi publik, tetapi juga menghemat anggaran pemerintah,” kata walikota yang menjabat selama dua periode ini.
 
Ke depannya Basyir akan semakin banyak kota di Indonesia yang berpotensi mengikuti jejak Pekalongan dan Bandung menjadi kota pintar berikutnya. Mengingat jumlah kota pintar di dunia sekalipun hingga saat ini angkanya masih terbilang tidak banyak.
 
Kertapradana Subagus, Public Sector Director Microsoft Indonesia, menyebut riset yang dilakukan pihak perusahaan didapati akan ada 88 kota pintar di seluruh dunia pada tahun 2025. Eropa menjadi benua yang memiliki kota pintar dengan jumlah terbanyak dibandingkan benua lain di dunia.
 
Sementara untuk kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2025 diprediksi akan ada 31 smart city. Ada sejumlah aspek yang menentukan keberhasilan setiap kota dalam mengimplementasikan konsep kota pintar, mulai dari peran aktif warga, pemerintah, swasta, hingga dukungan infrastruktur yang memadai.

Basyir menyebut aspek kualitas di atas juga memiliki pengaruh dalam menentukan keberhasilan kota pintar.
 
“Digital society merupakan salah satu aspek penting selain peran pemerintah, karena kolaborasi dengan pihak swasta, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga turut menentukan keberhasilan suatu program kota pintar itu sendiri,” katanya.
 
Senada dengan Basyir, Kertapradana Subagus, Public Sector Director Microsoft Indonesia juga optimis jika kota pintar di Indonesia jumlahnya akan terus bertambah. Bahkan ia memiliki satu mimpi besar yang diharapkan bisa terwujud jika implementasi kota pintar sudah berjalan.
 
“Dengan semakin banyak kota pintar di Indonesia semoga nanti akan ada pengakuan dunia mengenai hal itu. Jadi kalau merujuk pada kota pintar mindset-nya langsung otomatis ke Indonesia atau kota yang dimaksud,” kata Kertapradana.
 
Tantangan menuju kota pintar
 
Dalam proses menuju kota pintar, sejumlah kota yang sudah mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi mengakui masih menemukan tantangan.
 
Salah satu tantangan yang cukup signifikan terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni kesadaran akan manfaatnya yang sangat besar.
 
Dedy menyebut tantangan yang sama bukan hanya untuk kota yang belum mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga bagi yang sudah melakukannya. Setidaknya ada tiga tantangan utama dalam proses yang dijalankan.
 
“Yang pertama kurangnya kesadaran akan solusi TIK, bisa juga karena faktor ketidak tahuan. Yang kedua karena anggaran pemerintah kota relative kecil jadi program smart city dianggap terlalu memakan biaya, dan ketiga karena kurangnya kapasitas staf yang menjalankan fungsi birokrasi,” pungkas Dedy.
 
Paket penerapan TIK pada ujungnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan publik. Lebih lanjut Dedy mengatakan, 96 indikator penilaian indeks kepintaran kota sekunder didominasi dengan kualitas pelayanan publik yang memadai atau justru sebaliknya.
 
Dari sisi pemangku kebijakan, Basyir menyebut ada tantangan tersendiri saat memulai implementasi TIK di tahun 2008 lalu. Dia tidak memungkiri jika birokrasi menjadi tantangan utama dan terbesar dalam menyerap inovasi teknologi.
 
“Memang tidak semua langsung menjalankan dan menyerap inovasi itu, makanya waktu itu saya mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap kerjanya nggak pakai otak tapi cuma pakai otot.
 
“Sistem open yang waktu itu diterapkan terbukti efektif karena selama inovasi yang dibuat sejalan dengan komitmen aturan negara dan norma agama mengapa tidak diteruskan,” ungkap Basyir.
 
Konsep smart city disebut oleh Ilham Habibie sebenarnya tidak bisa disamakan dengan informasi dan teknologi meski memiliki kaitan erat. Konsep kota pintar sebenarnya sebuah tantangan untuk melibatkan partisipasi multi sektor, sehingga pemerintah mendapatkan masukan yang relevan dengan kondisi di lapangan.
 
“Seperti kita ketahui kalau budaya kerja pemerintahan yang berdasarkan aturan kan berbeda dengan enterprenuer atau akademisi misalnya. Dengan adanya partisipasi multi sektor nantinya pemerintah kota jadi tahu kebijakan mana yang sudah sesuai atau perlu dibenahi,” kata putera sulung mantan presien B.J Habibie ini.
 
Konsep kota pintar memang memiliki sifat terhubung dengan internet dan menjadi solusi yang tepat dalam menjawab setiap tantangan.
 
Tujuan fundamental penerapan inovasi teknologi pada hakikatnya merupakan perbaikan kualitas hidup namun dengan biaya yang relative rendah atau dengan kata lain menemukan solusi yang lebih sederhana untuk masalah yang nantinya semakin kompleks.
 
Artikel Terkait:
 
From smart cities to ‘sensible’ cities, via IoT
 
The emergence of smart city
 
Connecting smart city the smart way
 
CityNet and Microsoft CityNext collaborate to ‘build better cities’
 
  
Untuk mengakses lebih banyak berita-berita teknologi serta informasi terkini, silahkan ikuti kami di Twitter, LinkedIn or sukai laman kami di Facebook.